Disparitas Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia meningkat di perkotaan akibat pengangguran, permukiman kumuh, dan risiko pangan, sedangkan pedesaan sedikit menurun.

Problem Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah serius, baik di perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi. Meskipun tingkat kemiskinan nasional menurun, kenyataannya kemiskinan di perkotaan justru meningkat menjadi 6,73 persen (sekitar 11,27 juta orang), sementara kemiskinan di pedesaan menurun menjadi 11,03 persen. Hal ini menunjukkan disparitas yang signifikan antara kondisi kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Kemiskinan perkotaan tidak hanya diukur dari keterbatasan pendapatan, tetapi juga tercermin dalam kondisi kehidupan yang tidak layak huni, tingginya risiko kelaparan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan. Permukiman kumuh yang banyak ditemukan di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa menjadi bukti nyata problem ini, dengan sebagian besar penghuni termasuk dalam kategori miskin dan miskin sekali menurut Standar Garis Kemiskinan yang diukur berdasarkan konsumsi beras per orang per tahun menurut Sajogyo.

Standar Garis Kemiskinan Sajogyo sebagai Indikator

Indonesia menggunakan Standar Garis Kemiskinan menurut Sajogyo yang mengacu pada kebutuhan pengeluaran rumah tangga disetarakan dengan konsumsi beras per orang per tahun sebagai indikator kebutuhan dasar pangan.

Kategori kemiskinan menurut Sajogyo adalah:

Sebagian besar penghuni permukiman kumuh perkotaan berada pada kelompok miskin dan miskin sekali. Mereka menghadapi berbagai keterbatasan, seperti ruang tinggal yang sempit dan tidak layak, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, serta minimnya fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kesehatan dan bahkan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Faktor Penyebab Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Kemiskinan di perkotaan meningkat dipengaruhi oleh kenaikan tingkat pengangguran terbuka, khususnya pada laki-laki yang naik dari 5,87% menjadi 6,06%. Pulau Jawa sebagai pusat urbanisasi dengan populasi padat menjadi penyumbang utama kemiskinan perkotaan dengan 7,65 juta orang miskin (6,95%). Kemiskinan urban juga menghadirkan risiko tinggi terhadap kelaparan dan gizi buruk, terutama saat harga pangan naik, inflasi meningkat, atau terjadi krisis ekonomi. Ketahanan pangan menjadi tantangan utama karena masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka secara konsisten.

Di sisi lain, kemiskinan di pedesaan cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya alam, program pemberdayaan masyarakat desa, serta pola hidup yang masih bergantung pada subsistensi. Namun demikian, kemiskinan di pedesaan juga memiliki karakteristik tersendiri, seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Strategi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Dibutuhkan

Untuk mengatasi problem kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, memperhatikan karakteristik berbeda antara keduanya.

1. Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan dan Sosial

• Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok melalui subsidi bahan pangan dan pengendalian harga di pasar.
• Membangun dan memperkuat sistem distribusi pangan yang efisien, sehingga masyarakat miskin bisa mengakses kebutuhan dasar dengan mudah.
• Mendorong program ketahanan pangan lokal yang melibatkan masyarakat, baik di desa maupun kota, termasuk urban farming dan program pengembangan pertanian perkotaan.

2. Perbaikan Permukiman Perkotaan dan Infrastruktur Dasar

• Mengembangkan program perumahan layak dan renovasi permukiman kumuh dengan menyediakan akses air bersih, sanitasi yang memadai, serta fasilitas kesehatan.
• Meningkatkan tata ruang kota agar tercipta lingkungan yang sehat dan terintegrasi dengan akses jasa sosial public.
• Menyediakan tempat tinggal sementara dan dukungan sosial untuk warga yang terdampak penggusuran atau relokasi.

3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Keterampilan

• Memperluas kesempatan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat miskin, dengan beasiswa dan program pembinaan khusus.
• Melaksanakan pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di perkotaan maupun perdesaan.
• Mendorong program kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mandiri masyarakat miskin.

4. Pemberdayaan Ekonomi Formal dan Informal

• Mendorong pengembangan ekonomi lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kemudahan akses modal dan pemasaran.
• Memfasilitasi pengakuan dan pengembangan ekonomi informal yang menjadi tumpuan hidup masyarakat miskin terutama di perkotaan.
• Menjalin kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi inklusif.

5. Proteksi Sosial dan Jaring Pengaman

• Memperluas program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial langsung tunai, subsidi listrik, dan program kesehatan gratis bagi keluarga miskin.
• Menggunakan data kemiskinan yang tepat dan terbaru seperti standar Sajogyo untuk menargetkan penerima bantuan secara akurat.
• Melakukan monitoring dan evaluasi dampak program secara berkala untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan kebijakan.

6. Pengurangan Pengangguran Terbuka

• Mengembangkan program kerja produktif dan padat karya di perkotaan, khususnya bagi laki-laki yang mengalami kenaikan pengangguran.
• Mendorong investasi industri dan jasa guna menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
• Memberikan insentif dan pelatihan khusus bagi kelompok rentan untuk masuk ke pasar kerja formal.

Pentingnya Peran Solidaritas Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan

Meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat miskin sering menunjukkan ketahanan sosial kuat melalui solidaritas komunitas, ekonomi informal, dan dukungan antar keluarga. Solidaritas ini menjadi strategi bertahan hidup yang penting di tengah tekanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus mampu memperkuat jaringan sosial ini sebagai bagian integratif dari mekanisme pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Kemiskinan perkotaan sangat dipengaruhi oleh tingginya pengangguran dan kondisi permukiman yang tidak layak, sementara kemiskinan pedesaan masih terkait dengan akses layanan dasar dan infrastruktur. Pemerintah harus menggunakan data yang akurat seperti Standar Garis Kemiskinan Sajogyo untuk merancang dan menargetkan program pengentasan kemiskinan.

Kebijakan yang komprehensif meliputi peningkatan ketahanan pangan, perbaikan permukiman, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan proteksi sosial harus dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kemiskinan dapat dikurangi signifikan, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa meningkat secara menyeluruh.

Referensi

• Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data terbaru kemiskinan Indonesia per Maret 2025.
• Sajogyo, 1996, Garis kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, diterbitkan untuk Agro Ekonomika, Yogyakarta, Aditya Media.
• Ridlo, M.A, 2001, Kemiskinan di Perkotaan, Unissula Press.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.

Ketua  Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.